Kintakun-collection.co.id – Korps Pegawai Republik Indonesia, atau disingkat Korpri, adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, dan perangkat Pemerintah Desa. Meski demikian, Korpri seringkali dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan dan kegiatan Korpri tak terlepas dari kedinasan.

Korpri didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1971. Namun latar belakang sejarah pendiriannya dimulai sejak Perang Dunia II. Pada bulan Maret 1942, Pemerintahan tentara pendudukan Jepang menggunakan bekas pegawai negeri pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, semua bekas pegawai pemerintahan tentara pendudukan Jepang dijadikan pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada masa agresi Belanda pada 19 Desember 1948 hingga 27 Desember 1949, disebutkan ada tiga jenis pegawai yaitu : Pegawai Negeri yang tinggal di daerah pemerintahan Republik Indonesia tetap menjadi Pegawai Republik Indonesia (RI), Pegawai Negeri yang tinggal di daerah pendudukan Belanda ada yang tetap menjadi pegawai RI (pegawai Non-kooperator) dan ada yang bekerja sama dengan Belanda (Kooperator). Pada tanggal 27 Desember 1949 pegawai RI, Pegawai Non-kooperator dan Pegawai Kooperator dijadikan Pegawai Republik Indonesia Serikat.

Tanggal 15 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 (masa Demokrasi Liberal), Pegawai RI terkotak-kotak sesuai dengan aspirasi politik dan ideologi yang dianutnya. Kemudian tanggal 5 Juli 1959 – 1 Oktober 1965 (masa Demokrasi terpimpin) Pegawai RI terkotak-kotak sesuai dengan aspirasi politik dan ideologi yang dianutnya, dengan kebijaksanaan yang berazaskan Nasakom.

Maka setelah orde lama runtuh, pada tahun 1966 penguasa orde baru beritikad, pegawai RI yang semula terkotak-kotak sesuai dengan aspirasi politik dan ideologi yang dianutnya perlu dipersatukan dalam satu wadah. Akhirnya, dengan dasar KEPPRES nomor 82 tahun 1971 tanggal 29 November 1971, dibentuk KORPRI.

Sayangnya, selama Orde Baru, Korpri sempat dijadikan alat untuk melindungi pemerintah yang berkuasa. Namun sejak era reformasi, Korpri berubah menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik tertentu.

Korpri memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat maupun di tingkat Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah. Saat ini kegiatan Korpri umumnya berkiprah dalam hal kesejahteraan anggotanya, termasuk mendirikan sejumlah badan/lembaga profit maupun non-profit.

Peringatan HUT Korpri yang ke-43 dijadikan momen kegiatan Pencanangan Gerakan Nasonal Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara. Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan hadir pada upacara peringatan HUT KORPRI ke-43 yang dilaksanakan di Silang Monas Jakarta pada hari Senin, 1 Desember 2014.